IKN Nusantara Dipastikan Punya Gedung DPR, Anggota Dewan Siap-siap Pindah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) meyakinkan bahwa Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat dibangun di Ibu Kota Nusantara ( IKN ). Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti menjelaskan, bahwa kala ini pembangunan gedung DPR masih didalam rencana pembangunan. “Masih rencana sekarang, basic desain tempo hari telah kami sayembarakan. Setelah sayembara, kami lanjuti dengan membuat basic desain,” kata Diana kala ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa
Diana terhitung menerangkan, bahwa sayembara berikut telah dikerjakan dan telah tersedia pemenang untuk kemudian cara setelah itu dapat dikerjakan sistem lelang. Dia mengatakan, sistem lelang tidak dapat dikerjakan terhadap th. ini melainkan setelah 2024. “Setelah basic design baru nanti kami lelangkan dengan design and build tetapi tidak th. 2024, melainkan setelah th. 2024, gara-gara dananya belum ada,” katanya.
Di area yang sama, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menjelaskan bahwa komplek perumahan DPR di IKN terhitung dapat dibuat. Dia mengutarakan, sistem pembangunan komplek perumahan berikut dapat dikerjakan terhadap langkah II pembangunan IKN. “Ya itu tahu dibangun dan pembangunan dapat dikerjakan langkah II (2025-2029),” katanya. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan gedung DPR di IKN diawali terhadap th. 2024. “Mudah-mudahan terhadap th. 2024 siap terasa dibangun gedung DPR di IKN,” ujar Basuki dikutip dari Antara.
PUPR Ungkap Biaya Pembangunan 36 Rumah Menteri di IKN Habiskan Setengah Triliun
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) melalui Direktorat Jenderal Perumahan sedang mengerjakan pembangunan perumahan di kawasan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) di Kalimantan Timur. Perumahan yang dibangun terasa dari untuk para pekerja konstruksi, hunian ASN, sampai tempat tinggal menteri.
“Kami terhitung punya sebagian program pembangunan khususnya di sektor perumahan di IKN,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto didalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Selasa (13/6/2023). Lebih lanjut, Iwan menerangkan, bentuk pemberian terhadap pembangunan IKN terhadap th. anggaran 2023 bersifat hunian pekerja konstruksi (HPK) di IKN yang dibangun secara multi years contract (MYC) 2022-2023 sebanyak 22 tower atau 1.072 unit. Nilai anggaran pembangunannya Rp596,52 miliar. Pembangunan HPK di IKN, imbuhnya, dikerjakan berdasarkan amanat Perpres No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Dengan adanya program perumahan di IKN, dikehendaki terhitung dapat masuk sejumlah investor misalnya para pengembang perumahan untuk berinvestasi didalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat. “Adanya HPK di IKN nantinya bisa jadi area tinggal yang layak bagi para pekerja konstruksi. Kami terhitung ingin para pekerja tidak tinggal di bedeng-bedeng dan tentunya dengan lingkungan yang nyaman maka hasil pembangunan bisa lebih berkualitas,” katanya. Program setelah itu adalah pembangunan tempat tinggal tapak menteri yang dikerjakan secara MYC 2022-2024 sebanyak 36 unit dengan anggaran Rp520,46 miliar. Saat ini Ditjen Perumahan sedang membangun tempat tinggal perumpamaan di Persil 105 dan Pembangunan Nursery Tanaman untuk penghijauan. Lebih lanjut, Iwan menambahkan, Ditjen Perumahan terhitung mendorong pembangunan hunian ASN dan Hankam sebanyak 47 tower rusun. Saat ini sedang dikerjakan pemaketan 47 tower rusun sebanyak 6 paket.
Ingin mengikuti berita terupdate pembangunan bisa kalian ikut pada laman website berikut binamargadki.net